Namun – Pasca kerusuhan yang terjadi di depan Kantor DPRD Makassar beberapa waktu lalu, kondisi gedung dewan kini memprihatinkan. Kebakaran akibat aksi ricuh demonstran menghanguskan sebagian besar fasilitas utama, membuat para anggota DPRD Makassar terpaksa mencari lokasi sementara untuk menjalankan tugas mereka. Salah satu opsi yang kini dipilih adalah menggunakan ruang pertemuan di Balai Kota Makassar.
Gedung DPRD Rusak Berat
Kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa berakhir ricuh setelah massa melakukan pembakaran sejumlah fasilitas. Gedung DPRD Makassar menjadi sasaran utama, di mana lantai utama, ruang rapat, hingga sejumlah ruangan kerja hangus terbakar.
“Kerusakannya cukup parah, terutama di ruang sidang utama yang selama ini menjadi pusat kegiatan DPRD. Untuk sementara memang tidak bisa dipakai,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar.
Kantor Sementara di Balai Kota
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, memastikan pihaknya siap memfasilitasi anggota DPRD agar tetap dapat menjalankan tugasnya. Sejumlah ruangan di Balai Kota disiapkan untuk dijadikan kantor sementara, termasuk ruang rapat dan koordinasi.
“Kita tidak boleh menghentikan pelayanan dan fungsi DPRD meski kantor mereka terbakar. Balai Kota siap menjadi rumah sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tegas Danny.
Baca juga: Antisipasi Aksi Anarkistis, Farhan Minta Warga Bandung Aktifkan Lagi Siskamling
Aktivitas DPRD Tetap Berjalan
Meski dalam kondisi darurat, Ketua DPRD Makassar menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota dewan diinstruksikan menyesuaikan dengan kondisi dan memanfaatkan fasilitas sementara yang ada di Balai Kota.
“Kami akan tetap bekerja. Rapat-rapat penting termasuk pembahasan anggaran dan penyusunan program kerja daerah tidak boleh berhenti hanya karena gedung rusak,” ujar Ketua DPRD.
Upaya Pemulihan Gedung
Pemerintah Kota bersama DPRD Makassar kini tengah mengajukan perbaikan gedung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Estimasi awal, perbaikan akan membutuhkan biaya cukup besar mengingat banyak fasilitas vital yang hangus terbakar.
“Selain perbaikan fisik, kita juga akan membangun sistem keamanan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar.
Harapan Agar Kondisi Kondusif
Tragedi pembakaran gedung DPRD ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Wali Kota Makassar mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerah dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara damai.
“Demo boleh, tapi jangan merusak. Karena yang rugi bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.
