Info Namun – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya alokasi anggaran makan dan minum (mamin) sebesar Rp66 miliar dalam APBD 2025. Besarnya angka tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum yang menilai pengeluaran tersebut terlalu tinggi di tengah kebutuhan layanan dasar warga yang masih mendesak.
Kritik Publik Mencuat
Sejumlah aktivis dan pegiat kebijakan publik menilai anggaran tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi dan transparansi dalam penyusunan anggaran yang dianggap berlebihan untuk keperluan konsumsi.
“Di saat masih banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, mengapa anggaran makan minum bisa sebesar itu? Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka,” ujar salah seorang aktivis di Tangsel.
Penjelasan Wali Kota Tangsel
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa anggaran makan minum Rp66 miliar bukan hanya untuk pejabat, melainkan mencakup berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk rapat resmi, acara kemasyarakatan, kegiatan seremonial, hingga penyediaan konsumsi bagi tamu daerah dan pusat.
“Angka ini terlihat besar karena dihitung secara keseluruhan untuk satu tahun anggaran. Tidak semata-mata untuk pejabat, tapi mencakup ratusan kegiatan resmi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Didesak Jelaskan Istilah Baru “Ibu Kota Politik” untuk IKN
Standar Biaya dan Aturan Penganggaran
Wali Kota juga menegaskan bahwa penyusunan anggaran sudah mengikuti standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, tidak ada yang keluar dari aturan, dan semua belanja sudah melalui pembahasan bersama DPRD Tangsel.
“Ini bukan angka yang asal muncul. Semua sudah melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan legislatif. Kami terbuka jika ada pihak yang ingin melihat detail penggunaannya,” tambahnya.
Transparansi Jadi Kunci
Meski demikian, Wali Kota mengakui bahwa kritik masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi. Ia berjanji bahwa Pemkot Tangsel akan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk mempublikasikan rincian kegiatan yang menggunakan pos belanja makan minum.
“Transparansi adalah kunci. Kami ingin masyarakat tahu anggaran ini digunakan untuk apa saja, sehingga tidak ada salah tafsir,” ujarnya.
DPRD Ikut Angkat Suara
Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Tangsel juga menilai penting adanya penjelasan lebih rinci agar publik tidak salah persepsi. Menurut mereka, anggaran makan minum memang wajar ada, tetapi penggunaannya harus benar-benar proporsional.
“Kritik masyarakat harus dihormati. Yang perlu dipastikan adalah penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, bukan untuk pemborosan,” kata salah satu legislator.
Harapan Publik
Masyarakat Tangsel berharap agar pemerintah daerah lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan dasar warga, seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penanganan banjir. Dengan begitu, anggaran besar untuk kebutuhan konsumsi tidak lagi menimbulkan polemik.
“Kalau transparansi jelas dan manfaatnya terasa, publik tentu bisa menerima. Yang penting jangan sampai ada kesan anggaran habis untuk hal-hal yang tidak prioritas,” ungkap seorang warga Ciputat.
