Info Namun – Dari puluhan dapur milik Manajemen Boga Gizi (MBG) yang beroperasi di Kota Magelang, baru satu dapur yang resmi mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Hal ini diungkapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, yang menilai sebagian besar dapur MBG belum memenuhi standar kelayakan sanitasi sesuai hasil uji laboratorium terbaru.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, dr. Retno Wulandari, mengatakan bahwa dapur MBG merupakan fasilitas penting dalam penyediaan makanan siap saji, terutama untuk konsumsi sekolah, rumah sakit, dan perusahaan. Namun, proses sertifikasi tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan pengujian yang ketat.
“Dari hasil pemeriksaan kami, baru satu dapur MBG yang memenuhi seluruh standar kelayakan higiene dan sanitasi. Yang lainnya masih dalam tahap pembinaan karena hasil laboratoriumnya belum sepenuhnya baik,” jelas dr. Retno, Jumat (1/11/2025).
Hasil Uji Laboratorium Masih Buruk
Menurut Retno, hasil uji laboratorium terhadap air, peralatan masak, serta sampel makanan dari sebagian besar dapur MBG menunjukkan masih adanya kontaminasi bakteri dan ketidaksesuaian parameter sanitasi. Beberapa dapur juga ditemukan memiliki kelembapan tinggi, ventilasi yang tidak memadai, dan penggunaan alat yang belum sesuai standar bahan makanan sehat.
“Hasil lab kami menunjukkan masih ada indikator mikrobiologi yang melebihi ambang batas, seperti keberadaan E.coli pada beberapa sampel air cuci alat makan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan,” tambahnya.
Selain faktor teknis, Dinkes juga menyoroti kurangnya pelatihan bagi tenaga pengolah makanan, termasuk dalam hal personal hygiene, penyimpanan bahan mentah, serta proses distribusi makanan ke pelanggan.
Pembinaan dan Pengawasan Berkelanjutan
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinkes Kota Magelang telah menjadwalkan program pembinaan dan audit berkala terhadap seluruh dapur MBG yang belum laik sanitasi. Pemerintah juga mendorong agar setiap pengelola MBG segera memperbaiki fasilitas dan melengkapi dokumen administrasi sesuai peraturan kesehatan.
Baca juga: Hutama Karya Pimpin BUMN, Teken Kontrak Jalan Kawasan Yudikatif di IKN
“Kami tidak serta-merta menutup dapur yang belum laik. Pendekatan kami adalah pembinaan. Namun, kalau dalam batas waktu tertentu tidak ada perbaikan, tentu akan kami evaluasi kembali izin operasionalnya,” tegas Retno.
Sementara itu, dapur MBG yang sudah mengantongi SLHS disebut sebagai contoh praktik terbaik dalam penerapan sistem keamanan pangan berbasis standar nasional. Dinkes berharap dapur lainnya dapat meniru pola pengelolaan tersebut.
Respons Pelaku Usaha dan Rencana Perbaikan
Salah satu pengelola MBG, Rina Astuti, mengakui masih banyak rekan sesama pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam memenuhi standar sanitasi. Ia menyebut biaya pengujian laboratorium dan perbaikan fasilitas dapur menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha kecil.
“Kami menyadari pentingnya SLHS, tapi prosesnya memang panjang dan butuh biaya. Kami berharap ada pendampingan lebih intensif dari pemerintah agar usaha kami bisa sesuai standar,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dinkes Kota Magelang berkomitmen memberikan pelatihan dan sosialisasi gratis bagi seluruh pemilik dapur MBG. Program ini meliputi tata cara pengolahan makanan sehat, manajemen dapur higienis, dan penerapan prinsip keamanan pangan dari hulu ke hilir.
Target Dinas Kesehatan Tahun 2026
Dinkes menargetkan, pada tahun 2026, seluruh dapur MBG di Kota Magelang sudah mengantongi SLHS. Selain menjadi syarat administrasi usaha, sertifikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi kuliner daerah.
“SLHS bukan sekadar dokumen formal, tapi jaminan bahwa makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Kami ingin Magelang dikenal sebagai kota dengan pengelolaan boga yang sehat dan profesional,” tutup dr. Retno.
