Namun – Kabar gembira datang bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah memutuskan menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini membebani warga. Kebijakan ini diambil setelah Bupati Jeje Sunarya menindaklanjuti arahan dari Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi.
Arahan Dedi Mulyadi Jadi Pertimbangan
Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, sebelumnya menyampaikan bahwa beban tunggakan PBB seringkali menjerat masyarakat, khususnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, kebijakan penghapusan tunggakan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat.
“Pajak jangan sampai jadi alat yang justru menyulitkan masyarakat. Negara hadir untuk membantu, bukan menekan,” ujar Dedi dalam sebuah kesempatan.
Bupati Jeje pun merespons positif pandangan tersebut. Menurutnya, kebijakan penghapusan tunggakan PBB akan memberi ruang ekonomi yang lebih longgar bagi masyarakat, apalagi di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Penghapusan Tunggakan, Bukan Penghapusan Kewajiban
Meski tunggakan lama dihapuskan, Pemkab Bandung Barat tetap menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki kewajiban membayar PBB di tahun berjalan dan ke depannya. Dengan begitu, keuangan daerah tetap terjaga tanpa menambah beban masa lalu bagi warga.
Baca juga: Dishub Bogor Gelar Razia Angkot Lima Bulan ke Depan, Sasar Kendaraan Tidak Laik Jalan
“Ini bentuk solusi win-win. Warga terbebas dari beban tunggakan yang menumpuk bertahun-tahun, tetapi kewajiban membayar pajak tetap berlaku untuk tahun sekarang dan berikutnya,” jelas Bupati Jeje.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Kebijakan ini disambut baik oleh warga. Banyak di antaranya merasa lega karena tidak lagi dihantui utang pajak yang menumpuk.
“Alhamdulillah, kami sangat terbantu. Selama ini tunggakan PBB jadi beban pikiran, apalagi penghasilan pas-pasan,” ungkap Rukmana, seorang warga Kecamatan Padalarang.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga berharap kebijakan ini mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB ke depan. Dengan beban tunggakan yang dihapus, warga diharapkan lebih ringan hati untuk memenuhi kewajiban pajak tahunan.
Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi
Penghapusan tunggakan PBB ini juga sejalan dengan strategi pemulihan ekonomi daerah. Pemerintah ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan penghapusan tersebut, potensi perputaran ekonomi lokal bisa meningkat karena masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari.
“Fokus kami bukan hanya PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetapi bagaimana masyarakat bisa hidup lebih baik. Kalau ekonomi warga sehat, otomatis PAD juga akan ikut tumbuh,” kata Bupati Jeje.
Pesan Kebersamaan
Menutup pernyataannya, Bupati Jeje mengajak seluruh masyarakat Bandung Barat untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah hadir bukan untuk membebani, melainkan melayani.
“Pajak memang penting untuk pembangunan, tapi yang lebih penting adalah rasa keadilan. Kita ingin masyarakat Bandung Barat merasa dihargai dan diperhatikan,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang berani mengambil langkah progresif dalam pengelolaan pajak, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi.
