Info Namun — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menunjukkan dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengerjaan infrastruktur strategis. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA dipercaya menggarap proyek besar senilai Rp 3,6 triliun untuk pembangunan Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kawasan inti pemerintahan Nusantara.
Penugasan ini menambah daftar panjang proyek yang digarap BUMN dalam fase awal pembangunan IKN, mulai dari gedung kementerian, hunian ASN, hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan utilitas.
Pembangunan Kompleks Parlemen Mulai Dipercepat
WIKA telah memulai mobilisasi untuk pembangunan kompleks parlemen tersebut. Proyek ini meliputi gedung utama, ruang rapat, fasilitas pendukung, serta area penunjang yang dirancang modern dan ramah lingkungan.
Desain bangunan disebut akan menyesuaikan konsep ruang demokrasi terbuka yang digagas untuk IKN, dengan sentuhan arsitektur futuristik serta mengedepankan efisiensi energi.
Pemerintah menargetkan struktur utama gedung dapat berdiri sebelum masa puncak pemindahan lembaga legislatif pada tahun-tahun berikutnya.
WIKA Makin Dominan di IKN
Penunjukan WIKA dalam proyek ini mempertegas posisi perusahaan tersebut sebagai salah satu kontraktor BUMN paling aktif di IKN. Sebelumnya, WIKA juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur kunci seperti jalan sumbu kebangsaan, gedung perkantoran kementerian, serta sejumlah fasilitas publik lainnya.
Kepercayaan ini, menurut pemerintah, didasari pada pengalaman WIKA dalam mengerjakan proyek besar berskala nasional maupun internasional, serta kemampuan perusahaan memenuhi target waktu pengerjaan yang ketat.
Baca juga: 776 tewas akibat banjir Sumatra, Pemerintah: Belum perlu bantuan internasional
Pusat Kekuasaan RI Masa Depan Dibangun Bertahap
Kompleks MPR dan DPR di IKN merupakan bagian dari rencana besar pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Gedung parlemen baru ini akan menjadi ruang utama penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat Indonesia.
Tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian kawasan inti pemerintahan (KIPP), sebelum nantinya seluruh lembaga negara dipindahkan secara bertahap.
Efek Ekonomi: Dorongan bagi Industri Konstruksi dan Tenaga Kerja Lokal
Selain nilai strategisnya, proyek RP 3,6 triliun ini diharapkan memberi dampak ekonomi signifikan, terutama bagi sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal di Kalimantan Timur.
WIKA menyebut akan melibatkan ribuan pekerja selama masa pembangunan, dengan prioritas perekrutan tenaga lokal sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan.
“Setiap proyek di IKN bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan ekonomi daerah,” ujar salah satu pejabat Kementerian PUPR sebelumnya.
Sorotan Publik Soal Dominasi BUMN
Meski pembangunan berjalan progresif, sejumlah kalangan menyoroti dominasi BUMN dalam kontrak proyek IKN. Pelaku usaha konstruksi swasta menilai keterlibatan mereka masih terbatas, sementara pemerintah beralasan bahwa tahap awal pembangunan IKN membutuhkan kecepatan dan jaminan kualitas yang lebih mudah dipenuhi oleh BUMN besar.
Namun pemerintah memastikan bahwa pada fase selanjutnya, proyek-proyek IKN akan lebih banyak membuka peluang bagi kontraktor swasta, baik nasional maupun daerah.
Arah Baru Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Dengan penugasan proyek komplek parlemen ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan IKN terus bergerak sesuai rencana meski menghadapi tantangan pembiayaan dan dinamika politik.
Kompleks MPR dan DPR menjadi salah satu simbol penting dari upaya menghadirkan pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan mencerminkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju.
