Info Namun — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempercepat pembangunan transportasi umum massal di 20 kota besar hingga tahun 2030. Langkah ini disebut sebagai salah satu strategi utama mengatasi kemacetan, menekan emisi, dan meningkatkan efektivitas mobilitas perkotaan di Indonesia.
Ekspansi di 20 Kota: Prioritas Nasional Transportasi 2030
Program pengembangan transportasi umum massal ini meliputi pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT), LRT, MRT regional, hingga jaringan angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat.
Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa 20 kota yang menjadi target perluasan merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti Medan, Palembang, Bandung, Makassar, Denpasar, hingga Balikpapan–Samarinda sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut pemerintah, pengembangan moda transportasi massal yang terstruktur akan menjadi pondasi pergerakan masyarakat di masa depan. “Visi kita jelas: kota-kota di Indonesia harus memiliki layanan transportasi massal yang aman, terjangkau, dan mudah diakses semua kalangan,” ujar perwakilan Kemenhub.
Dorong Pengurangan Kemacetan dan Emisi
Salah satu tujuan jangka panjang program ini adalah menurunkan kemacetan yang terus meningkat di kota-kota besar. Pemerintah memperkirakan, tanpa intervensi transportasi massal, total waktu hilang akibat macet bisa mencapai angka yang merugikan nasional hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Selain efisiensi mobilitas, pengembangan transportasi publik juga menyasar pengurangan emisi karbon setidaknya 20 persen pada 2030, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
“Transportasi massal yang modern akan mengurangi ketergantungan kita pada kendaraan pribadi. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi transisi menuju kota hijau masa depan,” kata pejabat Direktorat Perhubungan Darat.
Baca juga: Banjir Sumatera-Aceh: 174 Meninggal, Terbanyak dari Sumatera Utara!
Integrasi Layanan dan Teknologi
Pengembangan transportasi ini tidak hanya fokus pada pembangunan armada dan jalur, tetapi juga integrasi sistem layanan. Pemerintah mendorong penerapan pembayaran digital terintegrasi, sistem tiket elektronik, serta aplikasi real-time untuk memudahkan pengguna mengakses rute, jadwal, dan waktu kedatangan.
Seluruh moda transportasi juga akan diarahkan untuk mengadopsi prinsip ramah lingkungan, termasuk penggunaan bus listrik dan kendaraan rendah emisi lainnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Skema Pendanaan
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini memerlukan kolaborasi erat antara pusat dan daerah. Dukungan APBD, investasi swasta, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan menjadi pilar pendanaan utama.
Sejumlah pemda telah menyatakan kesiapan untuk ikut dalam proyek ini, termasuk menyediakan lahan, menata ulang koridor jalan, dan membangun fasilitas halte serta depo.
Manfaat Jangka Panjang bagi Masyarakat
Jika seluruh tahapan terlaksana sesuai target, masyarakat di 20 kota prioritas diharapkan mendapatkan layanan angkutan massal yang lebih:
-
Cepat dan memiliki jalur khusus,
-
Terjangkau dengan tarif bersubsidi,
-
Terintegrasi dari kawasan perumahan hingga pusat aktivitas,
-
Nyaman dan aman untuk anak, perempuan, serta penyandang disabilitas.
Pemerintah meyakini kehadiran transportasi massal yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tahap Pelaksanaan hingga 2030
Program ini akan berjalan dalam tiga fase:
-
2025–2026: Penyusunan desain dan pembangunan awal di kota prioritas.
-
2027–2028: Ekspansi koridor dan pengadaan armada besar-besaran.
-
2029–2030: Integrasi penuh antar moda sekaligus evaluasi nasional.
Pemerintah menargetkan pada 2030, Indonesia memiliki jaringan transportasi massal kota yang lebih modern dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
